Bapas Serang Hadiri Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum Wilayah Serang

FIX2-635x350

Serang, INFO_PAS – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Serang hadiri Rapat koordinasi antar penegak hukum untuk kelancaran tugas – tugas penegakan hukum di wilayah hukum Kab/Kota Serang, Rabu (11/3).

Rapat koordinasi melibatkan beberapa instansi diantaranya  Pengadilan Negeri Serang, Kepolisian Resor Serang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, dan Kejaksaan Negeri serang sebagai tuan rumah rapat.

Adapun dalam rapat koordinasi tersebut membahas tentang diversi dalam implementasi Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melibatkan Bapas secara langsung dan asesmen dalam perkara narkoba serta pembahasan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum antar instansi terkait.

“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penegakan hukum khususnya di wilayah Serang, terlebih tentang penanganan diversi dalam implementasi Undang Undang No 11 tahun 2012 yang melibatkan Pihak Bapas secara Langsung ” ujar Kepala Bapas serang, Setyo Pratiwi usai mengikuti rapat. (NH)

Kontributor : Tri Hartarto Sesunan

Dipublikasi di JURNAL | Tinggalkan komentar

KABAPAS SERANG, ANGGOTA TAT PROVINSI BANTEN

Serang, INFO_PAS – Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Serang, Setyo Pratiwi, mengikuti kegiatan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Banten di Rupatama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, Kamis (4/12).

Kegiatan ini menindaklanjuti Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian (Mahkumjakpol), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN pada 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

“Keikutsertaan bapas dalam TAT sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan diversi, khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak,” sebut Setyo.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan dari Kepolisian Daerah Banten serta Kejaksaan Negeri Serang. “Saat ini hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam keadaan over kapasitas. Dengan terbitnya peraturan bersama diharapkan mengurangi keadaan over kapasitas serta secara efektif untuk menangani pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi,” harap Kepala BNN Provinsi Banten, Heru Febrianto. (IR)

foto tat

Kontributor: Tri Hartarto Sesunan

Dipublikasi di JURNAL | Tinggalkan komentar