KABAPAS SERANG, ANGGOTA TAT PROVINSI BANTEN

Serang, INFO_PAS – Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Serang, Setyo Pratiwi, mengikuti kegiatan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Banten di Rupatama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, Kamis (4/12).

Kegiatan ini menindaklanjuti Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian (Mahkumjakpol), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN pada 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

“Keikutsertaan bapas dalam TAT sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan diversi, khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak,” sebut Setyo.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan dari Kepolisian Daerah Banten serta Kejaksaan Negeri Serang. “Saat ini hampir semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam keadaan over kapasitas. Dengan terbitnya peraturan bersama diharapkan mengurangi keadaan over kapasitas serta secara efektif untuk menangani pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi,” harap Kepala BNN Provinsi Banten, Heru Febrianto. (IR)

foto tat

Kontributor: Tri Hartarto Sesunan

Dipublikasi di JURNAL | Tinggalkan komentar

BAPAS SERANG HADIRI SARASEHAN SPPA

Serang, INFO_PAS – Jajaran Balai Pemasyarakatan Serang menghadiri sarasehan penegak hukum yang diselenggarakan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang, Kamis (27/11).  Acara ini dihadiri pula perwakilan dari instansi pemerintah, instansi teknis terkait, maupun pemerintah daerah yang memiliki hubungan kerja dengan wilayah penegakan hukum Pengadilan Negeri Serang.

“Tujuan kegiatan ini diharapkan agar peserta memahami pedoman Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Serang, Budi Santoso.

Sementara itu, Dadan sebagai perwakilan dari Bapas Serang mengatakan bahwa implementasi di lapangan masih memiliki hambatan seperti belum ada Peraturan Pemerintah terkait UU SPPA.

“Akibatnya assesment terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum belum bisa dilaksanakan karena akan melebihi 3×24 jam yang diatur oleh UU SPPA perihal laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang harus selesai dan diserahkan ke penyidik,” ujar Dadan.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta sarasehan merencanakan kegiatan serupa akan dilaksanakan tiga bulan sekali secara bergantian. (IR)

Jpeg

Kontributor: Tri Hartarto Sesunan

Dipublikasi di JURNAL | Tinggalkan komentar